Global Media

Jakarta - Sebanyak 5 pejabat eselon dua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilantik Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kelima pejabat yang dilantik untuk menempati jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki usia pensiun.

Kelimanya yakni Mara Oloan Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Masyarakat menjadi Asisten Pemerintahan menggantikan Sylviana Murni. Kemudian Bambang Sugiyono yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara menjadi Asisten Kesejahteraan Masyarakat menggantikan Mara Oloan Siregar.

Selain itu, Joko Kundaryo menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP). Sebelumnya Joko menjabat sebagai Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Timur. Sedangkan Bambang Musyawardana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Jakarta Barat dilantik menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terakhir yakni Muhammad Yuliadi yang dilantik menjadi Wakil Walikota Jakarta Barat. Sebelumnya Yuliadi menjabat sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta, pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dirinya percaya kepada kelima pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan ritme kerjanya. "Ya saya biasanya diberi pilihan-pilihan. Kalau yang ini begini, ini plusnya ini," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta usai pelantikan, Jumat (8/11).

Saat ditanya mengenai posisi Sekda yang hingga saat ini kosong, Jokowi hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Bambang Sugiyono juga salah satu calon Sekda yang telah mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia pun tidak mempermasalahkan jika pejabat yang telah ikut seleksi mendapatkan jabatan baru. "Ya tidak apa-apa toh. Kenapa tidak? Kan belum (jadi Sekda)," ucapnya.

Pria asal Solo ini pun enggan menyebutkan jika penempatan Bambang Sugiyono di tempat yang baru adalah langkahnya untuk ditunjuk sebagai Sekda. "Ya masa saya kasih tahu," tegasnya. #Red

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengundang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadiri jamuan makan siang di rumah dinas Gubernur, Jl Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/11). 

Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi serta membangun komunikasi positif antara eksekutif dengan legislatif.

"Makan siang kok pakai lobi. Ini makan siang saja. Ini juga terbuka, media juga lihat semuanya kok," ujar Jokowi, Jumat (8/11).

Dikatakan Jokowi, maksud kegiatan ini hanya membangun komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Bahkan, ke depan, rencananya pertemuan ini akan digelar setiap dua bulan sekali. "Acara apapun komunikasi yang penting. Biar saling ada pengertian dan nyambung, biar lebih hangat dan tidak panas. Tapi ini bukan lobi makan siang lho," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, DPRD DKI mendukung semua program yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta. "Kita juga berkomitmen agar pengesahan APBD 2014 bisa tepat waktu, sehingga seluruh program yang dijalankan juga bisa lebih efektif," kata Ferrial.

Selain Jokowi, turut hadir pula Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama dalam kesempatan tersebut. Sementara anggota dewan yang hadir diantaranya, Prasetyo Edi Marsudi, Wanda Hamidah, Taufiqurrahman, Igo Ilham, Boy Bernardi Sadikin, dan Andika. #Red

Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, melalui Kasi Pidum Agus Setiadi SH bersama dengan Kasi Intel Ferry H SH yang dibantu oleh Agus Setia Budi SH, Eko SH yang juga bersama seorang anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat berhasil menangkap buronan terpidana 2 tahun penjara Melissa Nurmawan di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (06/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

Mallissa Nurmawan  dicokok usai mengikuti sidang Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya yang ditolak oleh Hakim Majelis, diketuai Kiswono SH MH, dengan Anggota terdiri dari Badrun Zaini SH MH  dan Heru Prakoso SH MH, karena tidak dihadiri oleh pemohon PK, hanya kuasa pemohon PK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pritmaji SH, terhadap putusan   Mahkamah Agung  RI dalam tingkat kasasi yang menghukumnya 2 tahun penjara pada 13 April 2010.

Hakim yang meminta agar pemohon dapat dihadirkan ke persidangan, menjadi perhatian pengunjung sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pun standby sejak pukul 06.30 sampai pukul 11.00 WIB, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Mallissa Nurmawan, yang juga DPO dalam kasus penggelapan uang perusahaan PT.Sarana Prima Cipta Semangat senilai Rp. 125 Miliyar sering datang ke gedung PN Jakarta Pusat.

Terpidana Mallisa Nurmawan pun berhasil disergap saat keluar dari Gedung PN Jakarta Pusat, dengan memakai kaca mata warna hitam dan baju hitam. Namun penangkapan tersebut mendapatkan  perlawanan dari pihak kuasa Hukum Mallisa dengan mebeberkan putusan PN Cibinong memvonis  Onslah kliennya.

Pihak Kejaksaan tak mau kalah dengan  minta agar Mallisa dibawa ke Kantor Kejaksaan untuk membicarakan hal tersebut, sehingga pihak kuasa hukum Mallisa akhirnya bersedia kliennya di bawa ke kantor Kejaksaan. Sesampainya di kantor Kejari Mallisa langsung dibawa ke Rutan Tangerang untuk menjalani putusan Kasasi MA.

Sementara Kasi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Agus Setiadi SH MH, di ruang kerjanya kepada para wartawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan media atas kerja samanya, sehingga  berhasil menangkap DPO yang selama ini dicari oleh pihak Kejaksaan.  US    

Jakarta - Dewan Pimpinan Cabng (DPC) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menyelenggarakan Musyawarah Cabang  (Muscab) yang menindaklanjuti hasil Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI di Bali pada tahun 2010, khususnya mengenai lamanya masa bakti pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC)  AAI  Jakarta Pusat.

Acara disenggarakan Jumat (1/11) di Grand Ballroom, Hotel Sri Pan Pan Pacific, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh para Advokat berjumlah kurang lebih 70 orang dengan mengambil tema “Peranan AAI Dalam Rangka Mewujudkan Advokat Indonesia Yang Profesional, Berintegritas dan Bermartabat.

Selain Advokat hadir juga para  tamu undangan di berbagai instansi penegak hukum dan organisasi advokat yang lainnya. Sedangkan ratusan Advokat yang tercatat sebagai anggota turut berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi dalam mengadakan permilihan Ketua   DPC yang baru periode 2013-2016.

Dari pemilihan yang dilakukan secara aklamasi Astro Girsang SH , terpilih menjadi Ketua DPC AAI Jakarta Pusat , untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan diwilayah Jakarta Pusat .

Ketua DPP AAI Humphry R. Djemat SH kepada wartawan mengatakan, selain memilih pengurus DPC acara juga diisi dengan diskusi panel untuk membahas perkembangan  Rancangan Undang-Undang Advokat yang saat ini tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbaiki  Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Advokat yang dirasa tidak lagi mampu menampung aspirasi dan melindungi kepentingan Advokat.

Dengan diskusi ini diharapkan akan mampu memberi sumbangsih subtansial terhadap perbaikan  draft RUU tersebut, sekaligus menegaskan  sikap AAI terhadap beberapa isu yang ramai diperdebatkan di kalangan Advokat pada saat ini, yang punya latar belakang di partai tertentu. US

Jakarta - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) digelar Rabu, 30 Oktober 2013, Pukul 10.40. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva didampingi Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim.

Sebanyak 4 gugatan diantaranya perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 dengan pemohon Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja (Nomor Urut 2), Banjir Simajuntak - Maruhum H. Situmeang (Nomor Urut 6), nomor 159/PHPU.D-XI/2013 pemohon Margan R.P Sibarani - Sutan Marulitua Nababan (Nomor Urut 7), nomor 160/PHPU.D-XI/2013 pemohon Bangkit Parulian Silaban - David.PPH Hutabarat (Nomor Urut 3) nomor 161/PHPU.D-XI/2013 pemohon St Pinondang Simajuntak - Ampuan Situmeang (Nomor Urut 8) dengan termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan.

Dalam persidangan terungkap, tahapan pilkada Taput sudah cacat hukum sejal awal dan KPUD Taput telah melakukan pelanggaran Undang-Undang. Seperti yang dimohonkan oleh Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Bangkit Parulian Silaban-David.PPH Hutabarat bahwa partai yang mendukung Pinondang Simanjuntak itu juga ternyata ada di pasangan calon Drs. Sanggam Hutagalung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), pasangan calon Saur Lumbantobing dan Manerep Manalu dengan Partai Barisan Nasional (Barnas), dan Saudara Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir dengan Partai Buruh.

Sedangkan pokok materi gugatan St Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang adalah dimulai dari hasil rekapitulasi melalui Keputusan Nomor 19 berikut Berita Acaranya yang telah

Demikian terhadap Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/KPTS-KPU/Prov.002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, vide bukti P-5. Pemohon telah menyatakan keberatan dengan alasan bahwa (KPU) Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013.

Amar putusan DKPP tersebut antara lain memutuskan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian, memberikan sanksi pemberitahuan sementara hingga terpenuhinya Pengadu (St. Pinondang dan Ampuan) ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018 terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu, Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S., Teradu IV atas nama Hotman Harianja, S.T., Teradu V atas nama Lambas J.J. Matondang.

Kemudian memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara, cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Pengadu.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Bahwa kemudian, dari putusan DKPP ini, ternyata KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan delapan pasang pasangan calon, terdiri dari tujuh gabungan partai politik. Sementara sudah jelas sebenarnya di dalam putusan DKPP, berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB atau PIB, Partai Buruh, dan Partai Barnas adalah sah terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama St. Pinondang dan Ampuan Situmeang.

Maka dengan demikian, dengan dimasukkannya, dengan sahnya menurut keputusan DKPP bahwa dukungan empat partai ini adalah sah kepada Pemohon. Maka seharusnya, Provinsi Sumatera Utara harus melakukan peninjauan secara tepat dan cepat.

Tadinya KPU Provinsi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah digugat akhirnya dianggap oleh DKPP melakukan kode etik dan diberhentikan, seharusnya pasangan calon yang menggunakan Partai PPRN, yaitu Pasangan Nikson Nababan dan wakilnya Mauliate Simorangkir, demikian juga Sanggam Hutagalung, M.M-Sahat dan wakilnya Sahat HMT Sinaga jika dilakukan peninjauan secara tepat dan tepat sesuai dengan putusan DKPP, seharusnya tidak lagi memenuhi syarat dalam penyusunan partai.

Demikian juga KPU provinsi, selain bertentangan dengan putusan DKPP tersebut, juga tidak sesuai penetapan yang dilakukan oleh provinsi juga bertentangan melanggar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69.

Bahwa hal ini sangat merugikan kepada Pemohon yang berdampak di mana pelaksanaan pasca pelaksanaan putusan DKPP tanggal 16 September 2013 tersebut, yakni juga membuat bingung masyarakat atau wajib pilih sehingga membuat antusias masyarakat terhadap pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi berkurang.

Hal ini terbukti dari partisipasi wajib pilih sebanyak 56.822 wajib pilih atau sekitar 28,44% atau 199.801 wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari total daftar pemilih tetap DPT dari 1.910.801 wajib pilih. Kemudian dalam proses selanjutnya, sehingga kesimpulan apa yang diteruskan atau dibuat daftar dalam nama-nama anggota berserta pasangan calon yang juga diteruskan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara itu jelas sesuai ketentuan telah melanggar Undang-Undang.

Selain penjelasan tersebut di atas, ada rincian jenis-jenis pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan, yaitu antara lain disebutkan di sini jenis-jenis pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Saur Lumbantobing dan Manerep Manalu telah melibatkan PNS, kepala dinas, kepala sekolah, UPT, kepala desa, dan camat se-Tapanuli Utara untuk pemenangannya.

Kemudian menyangkut politik uang, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang lain menggunakan politik uang. Selain itu ada keterlibatan Bupati Tapanuli Utara, aparat birokrasi, intimidasi, serta politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni Bupati Torang Lumbantobing untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4 secara sengaja mengeluarkan surat edaran tanggal 2 September 2013 Nomor 270/2541/M/2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada pimpinan SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara, camat se-Kabupaten Tapanuli Utara, lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama kampanye. #Tim

Jakarta - Pemkot Jakarta Selatan gelar kreatifitas dan semarak BKB PAUD, kegiatan ini adalah BKB PAUD dan Siswa siswi 10 kecamatan se-jakarta Selatan dengan diisi berbagai perlombahan. Seperti lomba penyuluh kader BKB, simulasi BKB, pembuatan alat permainan edukatif hasil dari daur ulang, melukis, nyel-nyel BKB dan lomba menghafal doa-doa pendek.

Walikota Jakarta selatan Syamsuddin Noor mengatakan kegiatan ini dalam rangka upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita maupun keluarga dari balita,”katanya didampingi ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Irene Joko Widodo, Kepala kantor KB Jakarta Selatan Unas saat Gelar Kreatifitas dan semarak Kelompok BKB PAUD Kota Administrasi Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Kita harapkan para kader BKB PAUD untuk senantiasa membina tumbuh kembangnya balita melalui rangsangan fisik, mental, intelektual, dan spiritual, sosial dan emosional serta moral, berlangsung dalam proses interaksi antara ibu dan keluarga yang lain,”ujarnya.

Tentunya kegiatan yang sudah sekian lama berjalan di masing-masing BKB PAUD bisa ditampilkan dalam gelar kreatifitas ini. Kami dari Pemkot Jakarta Selatan tentunya berupaya agar peningkatan kualitas SDM termasuk kader BKB PAUD ini semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kami bekerja sama dengan Bazis, TP PKK, Yasbi dan STIT Insida melakukan pendidikan kepada guru PAUD ke jenjang pendidikan Strata 1 secara gratis,”tandasnya.

Ketua TP PKK provinsi DKI Jakarta Irene Joko Widodo ikut hadir memeriahkan kegiatan ini, dengan ikut senam PAUD bersama-sama, memberikan buku tulis pada siswa PAUD serta menikmati atraksi drum band cilik PAUD.

Sementara Tuti Syamsuddin Noor mengatakan tujuan dari gelar kreatifitas BKB PAUd inin adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan ketrampilan serta profesionalisme kader BKB PAUD dalam mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal. #YJP

Jakarta - Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi di mana Front Pembela Islam (FPI) adalah aset bangsa yang kemudian diduga ada upaya Mendagri mengadu domba FPI dengan Wagub DKI Ahok, dapat mendorong terjadinya people power yang bisa merepotkan semua pihak.

“Penduduk Jakarta yang merasa tertolong oleh birokrasi bersih yang diupayakan Jokowi-Ahok, bisa melakukan people power,” kata Syafti Hidayat, Ketua DPP Relawan Jokowi, di Jakarta Selasa (29/10).

“Sebagai salah seorang rakyat, saya mengingatkan Saudara Gamawan Fauzi, jangan bermain-main dengan rakyat. Satu juta orang datang ke kantor Mendagri untuk berdialog, Jakarta dan Kantor Kemdagri sudah lumpuh. Apalagi kalau dua juta atau tiga juta orang,” jelasnya.

Dia mengatakan, rakyat punya logika sendiri, ada ruang dalam otak rakyat yang tidak bisa didikte atau dipengaruhi oleh pemberitaan pers. Itu sebabnya terjadi uncoupling (keterlepasan) antara logika elit politik dengan rakyat, yang terlihat dari elektabilitas partai dan capres.

“Bung Gamawan kan tahu, parpol dan capres mana saja yang habis-habisan promosi agar elektabilitas menanjak. Nyatanya, bukannya naik, malah turun. Hal itu terjadi karena keterlepasan logika elit politik dengan logika rakyat,” jelas Syafti.

Oleh karena itu, Mendagri Gamawan diingatkan Syafti Hidayat agar jangan bermain-main dengan rakyat, karena rakyat sudah semakin sadar bahwa merekalah penentu nasib bangsa ini. Rakyat sudah sadar, selama ini pemerintah menipu rakyat.

Rakyat pula sudah tahu, apa yang sebetulnya bisa dilakukan pemerintah, asalkan pemimpin mau melakukannya. Itulah yang dialami rakyat Jakarta, sesungguhnya rakyat bisa mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dan bantuan pendidikan.

Kini rakyat di seluruh Indonesia mendambakan pelayanan seperti yang sudah diterima masyarakat Jakarta. Maka rakyat jadi tahu, dari dulu sebetulnya pemerintah mampu melakukan, tetapi tak dilakukan, tuturnya.

“Opini yang direkayasa memojokkan Jokowi-Ahok, bisa menimbulkan kemarahan rakyat, terutama kalangan bawah. Mereka punya satu bahasa ampuh yang tidak bisa dilawan pemerintah, yaitu people power,” ujarnya. #YJP