Ketua DPR Ungkap Mark Up Pengadaan Finger Print
04.48
Jakarta - GM
Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengungkapkan pengadaan alat absen finger print yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR bermasalah. Menurutnya, pengadaan alat bernilai Rp 4 miliar ini tak rasional. "Menurut saya itu seharusnya tak lebih dari Rp 200 juta. Akhirnya saya punya kenalan, dan saya minta untuk datang ke Sekjen DPR supaya jangan sempat terbeli terlalu mahal. Masa Rp 4 milar lebih, kan gila," ujar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, Jumat lalu.
Alat absen elektronik ini menurut Marzuki diadakan sebagai solusi untuk mengatasi soal absensi anggota dewan. Selama ini, menurutnya, absensi anggota dewan kerap bermasalah karena dilakukan secara manual. Banyak anggota dewan yang sering tak datang dalam rapat namun tanda tangannya tertera dalam absensi. "Karena itu diusulkan pakai finger print supaya tidak ada lagi yang seperti itu," ujarnya.
Namun, Marzuki mengaku kaget begitu mengetahui nilai proyek ini mencapai Rp 4 miliar. Ia mengatakan, dirinya sendiri mengetahui harga alat seperti ini karena pernah membeli untuk sekolah yang dimilikinya. "Untuk yang kualitasnya biasa saja, harganya hanya sekitar Rp 1 juta per unit. Sementara kualitas yang baik sekitar Rp 5 juta per unit," tuturnya.
Untuk DPR, ia menambahkan, dibutuhkan setidaknya 16 unit alat pemindai jari ini. Sehingga ia memperkirakan total anggaran yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 4 miliar. "Katakanlah ambil yang bagus, butuh 16 unit paling cuma Rp 80 juta. Pemasangan dan segala macamnya paling maksimal Rp 400 an juta," katanya.
Ia berjanji akan mengawasi proyek ini. Ia mengatakan belum mendapatkan penjelasan dari Sekjen DPR maupun dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR soal ini. "Kalau proyek ini bagus, ya kan bisa juga nanti dilanjutkan agar setiap ruang rapat DPR menggunakan absensi finger print," katanya. (TT)
Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengungkapkan pengadaan alat absen finger print yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR bermasalah. Menurutnya, pengadaan alat bernilai Rp 4 miliar ini tak rasional. "Menurut saya itu seharusnya tak lebih dari Rp 200 juta. Akhirnya saya punya kenalan, dan saya minta untuk datang ke Sekjen DPR supaya jangan sempat terbeli terlalu mahal. Masa Rp 4 milar lebih, kan gila," ujar Marzuki kepada wartawan di gedung DPR, Jumat lalu.
Alat absen elektronik ini menurut Marzuki diadakan sebagai solusi untuk mengatasi soal absensi anggota dewan. Selama ini, menurutnya, absensi anggota dewan kerap bermasalah karena dilakukan secara manual. Banyak anggota dewan yang sering tak datang dalam rapat namun tanda tangannya tertera dalam absensi. "Karena itu diusulkan pakai finger print supaya tidak ada lagi yang seperti itu," ujarnya.
Namun, Marzuki mengaku kaget begitu mengetahui nilai proyek ini mencapai Rp 4 miliar. Ia mengatakan, dirinya sendiri mengetahui harga alat seperti ini karena pernah membeli untuk sekolah yang dimilikinya. "Untuk yang kualitasnya biasa saja, harganya hanya sekitar Rp 1 juta per unit. Sementara kualitas yang baik sekitar Rp 5 juta per unit," tuturnya.
Untuk DPR, ia menambahkan, dibutuhkan setidaknya 16 unit alat pemindai jari ini. Sehingga ia memperkirakan total anggaran yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 4 miliar. "Katakanlah ambil yang bagus, butuh 16 unit paling cuma Rp 80 juta. Pemasangan dan segala macamnya paling maksimal Rp 400 an juta," katanya.
Ia berjanji akan mengawasi proyek ini. Ia mengatakan belum mendapatkan penjelasan dari Sekjen DPR maupun dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR soal ini. "Kalau proyek ini bagus, ya kan bisa juga nanti dilanjutkan agar setiap ruang rapat DPR menggunakan absensi finger print," katanya. (TT)
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
Dikirim oleh GLOBAL MEDIA online
pada 04.48.
dan Dikategorikan pada
.
Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas 
