Belajar Dari Kerusuhan TKI & TKW di Jeddah Arab Saudi : Betapa Abainya Pelayanan Pemerintah Pada Rakyat
Nasional 20.57
Oleh : En Jacob
Ereste
Pernyataan Duta Besar Indonesia untuk
Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, akan memberi bantuan hukum kepada puluhan
tenaga kerja Indonesia yang ditangkap polisi Arab Saudi, sungguh naib[1]. Karena bantuan serupa itu
meruakan kewajiban yang harus diberikan kepada segenap warga Negara Indonesia
yang berada di wilayah diplomatik kekuasaannya selaku duta besar yang mewakili
pemerintah maupun Negara Indonesia. Sejumlah TKI yang ditangkap itu diduga
menjadi provolator atau penyulut kerusuhan di KJRI Jeddah Arab Saudi pada
Minggu, 9 Juni 2013.
Gatot Abdullah Mansyur mengatakan polisi menangkap mereka karena diduga terlibat dalam insiden di depan gedung Konsulat Jeddah. Dugaannya terhadap para TKI itu ilegal karena izin tinggalnya sudah kedaluwarsa (overstay), tentu saja dapat dipastikan, karena kehadiran mereka di lokasi kejadian hendak memperoleh lelagilats surat sehingga memungkinan untuk tinggal di Jeddah dan sekitar sekaligus mempermudah usaha mencari pekerjaan. Insiden di Konsulat Jeddah terjadi saat ribuan TKI datang untuk mengurus pemutihan dokumen masa tinggal yang telah habis atau TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. Kerusuhan pecah setelah beredar kabar batas waktu pemutihan telah habis. Kabar ini membuat massa mengamuk. Mereka membakar berbagai peralatan di depan gedung Konsulat Jenderal RI. Padahal sebenarnya batas akhir adalah 3 Juli mendatang.
Dalam kontesk ini saja, cukup
meyakinkan pelayanan yang diberikan pihak KJRI Jeddah – yang mewakili seegnap
otoritas pemerintah Indonesia – tidak maksimal diberikan. Bagaimana mungkin
berita yang menakutkan para pendamba surat legailtas keberadaan mereka untuk
kemudian memuluskan upaya mencari pekerjaan yang lebih baik seakan menajdi
terancam. Akibatnya, bila TKI dan TKI di Jeddah itu tidak memiliki surat-surat
yang lengkap, maka ancamannya akan menjadi panjang, atau minimal dikembalikan
secara paksa ke kampung halaman. Sementara di Indonesia sendiri sudah bisa
dibayangkan, bukan hanya akan kesulitan memperoleh pekerjaan, tetapi mendapat
pekerjaan pun umumnya upah yang diterima tidak akan mencukupi keputuhan
sehari-hari.
Itulah agaknya yang menghantui rasa
takut para TKI dan TKW yang bekerja di negeri orang itu. Mereka sudah berupaya
untuk memperoleh surat-surat resmi yang menyatakan legalitas keberadaannya,
namun pelayanan yang diberikan pihak KJRI Jeddah di Arab Saudi tidak maksimal,
atau bahkan terkesan sangat disepelekan. Setidaknya, itulah tampaknya yang
menyebabkan menyulut kepanikan para TKI dan TKW di Jeddah, sehingga memantik
kerusuhan yang tidak diinginkan. Lantaran kejadian serupa itu sungguh sangat
memalukan bagi bangsa dan Negara Indonesia. Masalahnya, selain warga Negara
Indonesia sudah berbondong-bondong mencari pekerjaan di negeri orang, lantas
membuat kegaduhan pula.
Padahal, masalahnya bermula dari
ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, sehingga
banyak warga masyarakat kita yang mencari alternative sendiri untuk bekerja di
luar negeri, kendatipun taruhannya memang tidak tidak alang kepalang. Mulai
dari harga diri sampai kehilangan nyawa sebagaimana yang sudah banyak dialami para
TKI dan TKW kita. Oleh akerna itu, alternative pilihan adalah mendukung
keberadaan TKI san TKW kita di luar negeri harus mendapat perhatian ekstra.
Utamanya peranan yang harus dilakukan BNP2TKI – karena meliputi pengawsan dan
penembapatan – maka selayaknya wajib dan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak
patut menunggu reaksi berbagai pihak – apalagi setelah kejadian berlangsung –
namun dapat melakukan antisipasi sebagaimana sepatutnya untuk melakukan
perlindungan bagi segenap warga bangsa Indonesia.
Kecuali itu, toh pemerintah sendiri
telah mengakui TKI dan TKW kita itu sebagai pahlawan devisi bagi Negara. Lalu
bagaimana dengan imbalannya – semacam perlindungan dan pelayanan yang
seharusnya diberikan agar keberadaan TKI dan TKI kita dapat lebih baik dan bersemangat
melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya
masing-masing. Sepatutnya pemerintah mengantisipasi manakala sejumlah TKI dan
TKW itu terpaska harus pulang ke tanah air karena tidak memperoleh surat
legalitas keberadaan diri meereka di negeri orang itu, maka dapat segera
dibayangkan yang bakal terjadi adalah menimbulkan masalah tersendri.
Setidaknya, untuk para TKI dan TKW yang pulang ke tanah air secara terpaksa itu
akan ikut berdesak-desak dengan sejumlah tenaga kerja yang lain maupun angkatan
kerja yang baru dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang sungguh sangat
terbatas di Indonesia.
Kalau pun semua dapat tertampung dan
berjalan mulus memperoleh pekerjaan, tentu saja tetap akan mepunyai dampak
bawaan. Padahal, sudah dapat diperkirakan untuk para TKI dan TKW yang tidak
memperoleh pekerjaan di tanah air setelah pulang dari negeri orang itu, pasti
akan menimbulkan masalah tersendiri. Jangan-jangan akibat dari kebiasaan hidup
relative enak selama bekerja di luar negeri itu akan menimbulkan efek yang
sangat kuat dalam mempengaruhi tatanan sosial masyarakat sekitarnya. Apalagi
kemudian, sangat mungkin menimbulkan penyakit sosial yang tidak bisa
diperkirakan sebelumnya.
Betapa seriusnya pihak KBRI Jedah[2] hingga Kementerian Polhukam[3] – bahkan Presiden –
blingsatan memberikan reaksi atas kerusuhan di Jeddah itu, sementara
Menakertrans Muhaimin Iskandar justru menyatakan sebaliknya[4]. Kekisruhan keterngan yang
disampaikan pejabat pemerintah itu, semakin mengesankan kepanikan daam menghadapi
masalah bangsa, sehingga harus dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak memebri
kesan kesalahan fatal telah dilakukan akibat abai dan selalu mengenggap enteng
masalah yang dihadapi rakyat. Bagiaman mana mungkin pernyataan Menakertrans
saja sudah memberikan kesan yang berbeda dengan apa yang disampaikan Kepala
BNP2TKI. Lalu bagaimana dengan kalim Menkopulhukam hingga Presiden ?
Kegaduhan dalam memberikan keterangan kepada masyarakat serupa
itu saja sudah menunjukkan tingkat faliditas informasi yang disampaikan pihak
pemerintah semakin tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Atau, masing-masing
pejabat tersebut memang mewakili dirinya masing-masing untuk sekedar tampil
hingga mengesankan kepedulian yang tinggi guna menangguk pencitraan menyonsong
Pemilu 2014 ?
Sungguh naib dan tragis sejumlah pemimpin unyuk negeri ini.
Bagaimana mungkin antara yang satu dengan yang lain saling berbeda – bahkan –
saling bertentangan, sehingga membuat rakyat semakin bingung. Konsekuensi
logisnya, pada akhirnya rakyat akan mencari kebenaran sendiri sesuai dengan
kemampuan dan wawasan yang dimiliki. Pada gilirannya, tidandakan yang akan
diambilpun oleh masyarakat dalam menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan
kapasitas dan otoritas masing-masing, akan dilakukan sesuai dengan selera dan
pemikiran masing-masing. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan warga masyarakat
terhadap aparat pemerintah – yang selayaknya menjadi panutan serta contoh dalam
tata kehidupan sehari-hari – semakin tidak bida dipegang atau ditaati, atau bahkan
cenderung menajdi cemoohan karena tidak dapat dijadikan panutan maupun contoh.
***
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
Dikirim oleh GLOBAL MEDIA online
pada 20.57.
dan Dikategorikan pada
Nasional
.
Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
